 |
| Kolase Aktivis '98 dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan |
Dilansir dari javanews.tv, ketidaktegasan gubernur Jawa barat yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar justru bisa membuat klaster baru, dengan membiarkan kerumunan massa.
Aktivis '98 Abdul Salam Nur Ahmad menilai, sedianya pemerintah telah mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat, aturan dan sanksi pun seharusnya bisa diterapkan tanpa pandang bulu demi keselamatan masyarakat.
"Sudah jelas kok aturan protokol kesehatan itu apa saja. Bahkan dia sendiri yang mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat. Tapi kenapa kemarin diam, seolah-olah tak terjadi apa-apa," ujar Abdul Salam dalam siaran pers yang diterima, Selasa (16/11/2020).
Sejauh ini, ia melihat pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan virus Corona. Anggaran yang telah digelontorkan untuk mengentaskan wabah ini pun tak sedikit. Tetapi, ikhtiar itu bisa jadi sia-sia akibat adanya kerumunan massa yang dibiarkan begitu saja oleh pejabat negara.
"Sebagai kepala daerah, harusnya gubernur bisa menggunakan perangkat negara yang ada untuk melarang dan mencegah kerumunan di saat pandemi ini. Harusnya berani mencegah terjadinya pelanggaran aturan," ujarnya.
Sementara itu, banyak aktivitas ekonomi warga yang dibatasi bahkan ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Apalagi di awal-awal, ketika toko-toko ditutup. Lalu hingga sekarang ada penerapan sanksi denda kepada warga biasa yang melanggar protokol kesehatan. Tapi kenapa kejadian kemarin dibiarkan?" ucapnya.
Tetapi, ketika ada kerumunan di Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor seolah dibiarkan. Tak hanya itu, Nur juga melihat seolah tak ada upaya serius dalam mencegah massa dalam jumlah masif berangkat ke Jakarta untuk menjemput Habib Rizieq. Padahal ibu kota merupakan episentrum dari wabah.
"Harusnya ada koordinasi, jangan sampai warganya datang. Saya sangat yakin, yang kemarin (di Petamburan) itu banyak warga Jawa Barat," ucapnya.
"Ini cara-cara meraih simpati politik yang tidak bisa ditolerir. Demi kepentingan elektabilitas, tega membiarkan pelanggaran yang bis mengorbankan kesehatan bahkan nyawa masyarakat," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi langkah Kapolri yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana S, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi terkait kerumunan massa tersebut. Ini dinilai tepat sebagai bentuk penegakkan hukum dan penting untuk mengembalikan marwah dan wibawa negara khususnya penegak hukum di mata masyarakat.
"Pencopotan ini sudah tepat sebagai bentuk ketegasan negara dalam menegakkan hukum. Siapa pun, kalau bersalah, harus ditindak," katanya.(Red)
Aktivis '98 Abdul Salam Nur Ahmad menilai, sedianya pemerintah telah mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat, aturan dan sanksi pun seharusnya bisa diterapkan tanpa pandang bulu demi keselamatan masyarakat.
"Sudah jelas kok aturan protokol kesehatan itu apa saja. Bahkan dia sendiri yang mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat. Tapi kenapa kemarin diam, seolah-olah tak terjadi apa-apa," ujar Abdul Salam dalam siaran pers yang diterima, Selasa (16/11/2020).
Sejauh ini, ia melihat pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan virus Corona. Anggaran yang telah digelontorkan untuk mengentaskan wabah ini pun tak sedikit. Tetapi, ikhtiar itu bisa jadi sia-sia akibat adanya kerumunan massa yang dibiarkan begitu saja oleh pejabat negara.
"Sebagai kepala daerah, harusnya gubernur bisa menggunakan perangkat negara yang ada untuk melarang dan mencegah kerumunan di saat pandemi ini. Harusnya berani mencegah terjadinya pelanggaran aturan," ujarnya.
Sementara itu, banyak aktivitas ekonomi warga yang dibatasi bahkan ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. "Apalagi di awal-awal, ketika toko-toko ditutup. Lalu hingga sekarang ada penerapan sanksi denda kepada warga biasa yang melanggar protokol kesehatan. Tapi kenapa kejadian kemarin dibiarkan?" ucapnya.
Tetapi, ketika ada kerumunan di Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor seolah dibiarkan. Tak hanya itu, Nur juga melihat seolah tak ada upaya serius dalam mencegah massa dalam jumlah masif berangkat ke Jakarta untuk menjemput Habib Rizieq. Padahal ibu kota merupakan episentrum dari wabah.
"Harusnya ada koordinasi, jangan sampai warganya datang. Saya sangat yakin, yang kemarin (di Petamburan) itu banyak warga Jawa Barat," ucapnya.
"Ini cara-cara meraih simpati politik yang tidak bisa ditolerir. Demi kepentingan elektabilitas, tega membiarkan pelanggaran yang bis mengorbankan kesehatan bahkan nyawa masyarakat," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi langkah Kapolri yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen Nana S, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi terkait kerumunan massa tersebut. Ini dinilai tepat sebagai bentuk penegakkan hukum dan penting untuk mengembalikan marwah dan wibawa negara khususnya penegak hukum di mata masyarakat.
"Pencopotan ini sudah tepat sebagai bentuk ketegasan negara dalam menegakkan hukum. Siapa pun, kalau bersalah, harus ditindak," katanya.(Red)
