Mediapurwakarta.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Logistik Pemilu 2024 selama dua hari pada 2 dan 3 Desember 2024.
Acara ini, yang diadakan di aula kantor Kecamatan Bungursari, bertujuan memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam menjalankan tugas pengawasan di PPS dan TPS.
Ketua Panwaslu Kecamatan Bungursari, Ano Suharyono, menjelaskan bahwa PKD sepuluh desa di Kecamatan Bungursari akan memainkan peran penting dalam mengawasi distribusi logistik pemilu dan kampanye.
Ketua Panwaslu Kecamatan Bungursari, Ano Suharyono, menjelaskan bahwa PKD sepuluh desa di Kecamatan Bungursari akan memainkan peran penting dalam mengawasi distribusi logistik pemilu dan kampanye.
Dalam Rakor ini, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi antara Panwaslu Kecamatan, PKD, dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta.
"Proses pengawasan logistik dimulai sejak distribusi logistik dari KPU Kabupaten Purwakarta ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang langsung diawasi oleh Panwas Kecamatan dan PKD," katanya.
"Proses pengawasan logistik dimulai sejak distribusi logistik dari KPU Kabupaten Purwakarta ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang langsung diawasi oleh Panwas Kecamatan dan PKD," katanya.
Sementara itu lanjut dia, pengawasan kampanye pemilu dimulai sejak 28 November hingga pemungutan dan penghitungan suara.
Ano Suharyono berharap agar tidak ada dugaan pelanggaran pemilu, baik administratif maupun pidana, di tahun 2024. "Kami lebih mengutamakan tindakan pencegahan dalam pemilu mendatang," katanya.
Dalam Rakor ini, Panwaslu Kecamatan Bungursari menghadirkan narasumber dari Divisi Sosialisasi dan SDM Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang, ST Binos, serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Wahyudin.
Wahyudin menyampaikan imbauan dari Bawaslu Purwakarta kepada Kepala Desa, ASN, perangkat desa, TNI-POLRI, dan BPD untuk tetap netral selama Pemilu.
Ano Suharyono berharap agar tidak ada dugaan pelanggaran pemilu, baik administratif maupun pidana, di tahun 2024. "Kami lebih mengutamakan tindakan pencegahan dalam pemilu mendatang," katanya.
Dalam Rakor ini, Panwaslu Kecamatan Bungursari menghadirkan narasumber dari Divisi Sosialisasi dan SDM Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang, ST Binos, serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Wahyudin.
Wahyudin menyampaikan imbauan dari Bawaslu Purwakarta kepada Kepala Desa, ASN, perangkat desa, TNI-POLRI, dan BPD untuk tetap netral selama Pemilu.
"Bawaslu Purwakarta telah menerbitkan surat imbauan agar perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes/BPD), dan BUMD di Kabupaten Purwakarta bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk dalam tahapan kampanye," ujar Wahyudin.
